Pajak Hiburan Terancam Hilang

Pemkot Tangsel terancam tidak dapat memungut pajak dari sektor hiburan dan pariwisata. Pasalnya, satu dari empat Perda yang dibatalkan Kemendagri yakni, Perda Pajak Daerah No 7 Tahun 2010.
Dari informasi yang diterima Tangsel Pos dari laman Kemendagri.go,id, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mencabut empat Peraturan Daerah (Perda) di Kota Tangsel. Keempat Perda itu di antaranya, Perda Pajak Daerah No 7 Tahun 2010, Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah No 10 Tahun 2010, Perda Retribusi Catatan Sipil No 5 Tahun 2010, dan Perda Pajak Daerah No 16 Tahun 2010. Seperti diketahui, Kemendagri mencabut Perda di seluruh Indonesia yang dinilai mengganggu investor.

Gubernur Banten, Rano Karno menjelaskan dari 3.118 buah, ada 40 Perda di Banten yang akan dievaluasi, bukan dicabut. Termasuk tentang Perda Syariah yang ada di Kota Serang tidak ada pencabutan.

“Semua perda yang menghambat tentang investasi yang akan di revisi. Misalkan percepatan pengurusan izin. Tidak dicabut tapi direvisi beda ya direvisi dengan dicabut,” paparnya.
Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany menyatakan terkait penghapusan Perda oleh pemerintah pusat, pihaknya akan manut apapun keputusannya. Namun, Pemkot akan mempertanyakan dan mengevaluasi kembali dasar penghapusan Perda misalnya, tentang anggaran, pelayanan, dan lain sebagainya.

“Intinya mengikuti instruksi perintah dari pusat, pastinya penghapusan karena ada sesuatu yang dianggap menyalahi tapi, manakala kita punya argumen tentu pusat terbuka diajak diskusi menerima masukan dari kami,” katanya.

Kabid Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangsel, Chusnul Amanah mengaku bingung terkait adanya Perda Pajak Daerah No 16/2010 yang dihapus Kemendagri. Pasalnya, selama ini Pemkot dan DPRD Tangsel belum pernah membahasnya. “Itu yang kami bingung sedang cari-cari ada tidak. Kami merasa belum pernah mengeluarkan Perda Pajak Daerah No 16 Tahun 2010 itu,” katanya.

Pemkot bakal melakukan klarifikasi ke Kemendagri. Jika memang benar Perda yang dimaksud menghambat investasi, harus ada jalan keluarnya. “Kami yakin kalau Perda Pajak Daerah No 7 Tahun 2010 itu tidak akan dicabut. Pasalnya, jika dicabut Pemkot Tangsel tidak dapat menarik pajak,” terang Chusnul.

Perda Pajak Daerah No 7 Tahun 2010 baru saja direvisi dan disahkan. Sebelum perubahan besaran pajak di antaranya, pajak hotel 10 persen, restoran 10 persen, parkir 25 persen, hiburan kisaran 10-35 persen dengan banyak jenis hiburan. Lalu Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 3 persen, reklame 20 persen, air tanah 20 persen, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara 0,1 dan 0,2 persen dan BPHTB 5 persen.

Sementara, atas perubahan Perda Pajak Daerah No 7 Tahun 2010 yang baru diparipurnakan baru-baru ini ada kenaikan pajak khususnya sektor hiburan seperti panti pijat dan SPA naik menjadi 40 persen dari sebelumnya 35 persen. Diskotik naik sebesar 15 persen dari 35 persen menjadi 50 persen.
“Namun sebaliknya hiburan rekreasi keluarga menurun di antaranya tontonan dari 15 persen turun menjadi 10 persen, ketangkasan dari 25 persen turun menjadi 10 persen,” paparnya.
Sedangkan, Kabag Hukum Kota Tangsel, Ade Iriana menyatakan Kemendagri tidak memiliki dasar dalam mencabut Perda soal pajak di kota hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang ini.

“Kemendagri ngaco, tidak memiliki dasar pencabutan perda Tangsel. Contohnya di Tangsel tidak ada Perda No 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Kami belum pernah membuatnya tapi tertera, maka dari itu kami mepertanyakan itu data dari mana,” tegas Ade dengan kecewa.
Pemkot Tangsel selama ini belum pernah menerbitkan Perda No 16 tahun 2010 sebagaimana yang di rilis oleh Kemendagri. Maka dari itu pihaknya akan melakukan klarifikasi secepatnya supaya jelas tidak ada kesimpang-siuran.

“Ini yang kami bingung tiba-tiba ada empat perda batal karena menghambat investor. Memang Kemendagri sudah melakukan evaluasi dengan tim mereka sendiri?. Kami pun mempertanyakan pada bagian mana yang dianggap sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi,” jelas Ade Iriana.
Menurutnya, peraturan yang dikoreksi oleh Kemendagri biasanya peraturan dari provinsi. Sedangkan Perda kabupaten/kota, pengasawasanya ada di tingkat provinsi. Maka dari itu Provinsi Banten pun harus bertangung jawab atas persoalan ini.

 http://tangselpos.co.id/2016/06/23/pajak-hiburan-terancam-hilang/